Larang Siswanya Berjilbab, Sekolah Katolik Dinyatakan Bersalah

Muslimat berjilbab

 Sekolah tinggi Katolik di Volendam, Belanda, dinyatakan bersalah terkait diskriminasi atas dasar agama. Hal itu dijatuhkan karena sekolah tersebut melarang seorang siswi Muslim mengenakan jilbab Demikian disampaikan Komisi Kesetaraan Agama dalam pernyataannya Jum'at lalu. Padahal perempuan tersebut mulai mengenakan jilbab tahun ini di sekolah.
Tidak hanya melarang mengenakan jilbab, pihak sekolah juga melarangnya mengikuti pelajaran. Mendapat perlakukan diskriminatif, ia pun mendsak ayahnya untuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut kpada Komisi Kesetaraan Agama.
Komisi kemudian mengatakan, murid di sekolah pada prinsipnya harus bebas untuk mengenakan jilbab, kopiah Yahudi atau salib Kristen. Komisi melanjutkan, Sekolah dapat mengeluarkan kebijakan berupa larangan jika diperlukan untuk melestarikan identitas khusus mereka, tapi itu tidak berlaku dengan sekolah Volendam.
Pada akhir tahun lalu, sebuah sekolah dasar Kristen ortodoks di Den Haag menolak untuk menerima seorang guru karena ia seorang Muslimah yang mengenakan jilbab.

Ditekan Pemerintah, Mufti Tatarstan Rusia Mengundurkan Diri

Dewan muslim Tatarstab telah menerima pengunduran diri mufti republik Rusia, Gusman Iskhakov, media melaporkan.
Iskhakov, 53 tahun, terpilih kembali sebagai Mufti Tatarstan untuk keempat kalinya pada Februari 2010 lalu. Dia mengumumkan pengunduran dirinya pada 13 Januari dalam sebuah konferensi pers di Kazan. Tidak ada alasan resmi yang diberikannya dalam konferensi tersebut.
Iskhakov telah menjabat menjadi kepala Dewan Muslim Tatarstan sejak tahun 1998.
Selama menjabat, tujuh sekolah menengah dan dua sekolah tinggi agama (madrasah), beberapa perguruan tinggi Islam, dan Universitas Islam Rusia dibuka di Tatarstan.
Dewan Muslim Tatarstan membawahi sekitar 1.332 masyarakat Muslim dan sekitar 1.200 masjid.
Namun Iskhakov dianggap kontroversial oleh banyak ulama Rusia. Dia telah lama dikritik oleh para pejabat karena tidak mencegah penyebaran ide-ide 'radikal' di antara para pemimpin agama di Tatarstan. Pada konferensi di Kazan tahun lalu, mantan Mufti Tatarstan Farid Salman menyebut Iskhakov dan rombongannya sebagai pengikut "Wahhabi."
Beberapa pakar menganalisa bahwa Iskhakov mengundurkan diri di bawah tekanan pemerintah.
Wakil pertama Iskhakov, Ildus Faiz, telah ditunjuk menggantikan posisinya. Seorang mufti baru akan dipilih pada pertemuan dewan berikutnya, namun tanggal pertemuan belum ditetapkan.

Pemerintah India Hancurkan Sebuah Masjid di New Delhi

Otoritas pembangunan perumahan India telah menghancurkan sebuah masjid di sebidang tanah di ibukota, sehingga memicu bentrokan dengan polisi yang menyebabkan setidaknya 15 pengunjuk rasa terluka.
Delhi Development Authority (DDA) meratakan Masjid Noor yang terletak di daerah Jangpura di ibukota India, New Delhi, pada hari Kamis lalu setelah mengklaim bahwa masjid, yang berdiri di sana selama lebih dari 200 tahun, dibangun di daerah perencanaan DDA, surat kabar India Express melaporkan pada hari Sabtu ini (15/1).
Pembongkaran tersebut menyebabkan gelombang protes dan mengakibatkan setidaknya 15 orang terluka dan kerusakan terhadap beberapa kendaraan pribadi yang ada di daerah tersebut.
Kerusuhan pecah setelah polisi India menembakkan gas air mata kearah warga yang marah, banyak dari mereka membantah klaim pejabat DDA tentang "ilegalitas" dari struktur bangunan masjid tersebut, menyatakan bahwa masjid berdiri di tanah Wakaf di daerah Maharashtra New Delhi.
"Struktur bangunan masjid ini merupakan Wakaf dan telah ada selama lebih dari 200 tahun," kata Shoaib Iqbal dari Partai Janshakti Lok.
Pengunjuk rasa berjalan ke kantor polisi Hazrat Nizamuddin mengatakan bisa tidak lagi melasanakan ibadah shalat mereka di masjid itu, namun polisi menghadapi para pengunjuk rasa dengan kekuatan.
Pada hari Sabtu ini, Ketua Menteri Delhi Sheila Dikshit menyalahkan DDA karena berperilaku "dengan cara yang tidak adil" dengan meratakan struktur suci masjid.

Tentara Inggris Ternyata Dilatih Israel dalam Gunakan Pesawat "Drone"

Pegiat Hak Asasi Manusia Inggris mengecam terungkapnya informasi bahwa tentara Israel telah melatih pasukan Inggris bagaimana menggunakan pesawat drone untuk melakukan serangan dan menganggap hal itu sebagai "memalukan".
Departemen Pertahanan (MoD) yang mengalokasikan 1 milyar pondsterling untuk membeli pesawat Hermes 450 UAV drone, yang diproduksi oleh perusahaan senjata Israel Elbit dan perusahaan mitra Thales Inggris, Morning harian Star melaporkan.
Pasukan Inggris juga menerima pelatihan bagaimana untuk menggunakan pesawat Hermes 450 UAV drone yang dilengkapi dengan kamera pengawas di wilayah Palestina yang diduduki Israel, kata laporan itu.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa tentara Israel melatih pasukan Inggris, mengatakan "personil militer Inggris melakukan pelatihan di seluruh dunia untuk mempersiapkan operasi militer."

Rezim Tunisia Terguling oleh Aksi Rakyat, Negara Arab Mana Lagi Berikutnya?

Terjungkalnya rezim otoriter Tunisia dari kekuasaannya telah membawa sorak-sorai dari jalanan dan banjir pesan di situs Timur Tengah Sabtu kemarin (15/1) dengan satu pertanyaan utama: Mungkinkah persitiwa serupa terjadi selanjutnya di Mesir atau di negara-negara berezim tangan besi di wilayah ini?
Ada sedikit keyakinan bahwa kekuatan pemberontakan rakyat Tunisia - campuran atas keluhan ekonomi dan tuntutan untuk kebebasan politik - akan memberanikan seruan serupa di wilayah yang didominasi oleh para pemimpin otoriter dan raja-raja yang berkuasa.
Para pengunjuk rasa di Kairo mengejek Presiden Mesir Hosni Mubarak dan para aktivis serikat buruh di Yordania meneriakkan: "Tunisia telah memberikan kita pelajaran."
Tetapi kemungkinan hal itu muncul jauh lebih kecil seperti apa yang terjadi di Eropa Timur setelah Perang Dingin, para ahli mengatakan.
Banyak negara dengan perpecahan politik yang mendalam, seperti Mesir dan Iran, memebentuk keamanan besar pasukan mereka untuk menjaga status quo dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung dengan pengunjuk rasa. Rezim otoriter lainnya seperti Suriah akan dengan cepat melakukan tindakan represif terhadap perbedaan pendapat.